Stop Press :
  • Bupati Jember, Faida, melantik 34 pejabat administrator dan pengawas di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Senin 7 Mei 2018
  • Redaksi dan seluruh kru penanusantara.id mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.
  • Bupati Jember, Faida, melepas dua bus angkutan mudik gratis tujuan akhir Kabupaten Sumenep, di depan kantor pemkab setempat, Kamis (22/6/2017)

Dianggap Tak Efisien, RCCP Harap ada Honor Tambahan untuk Pendamping Desa

Dianggap Tak Efisien, RCCP Harap ada Honor Tambahan untuk Pendamping Desa Yustika Citra Mahendra dari RCCP FIA Universitas Brawijaya
JEMBER, PENA NUSANTARA - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dipemasdes) Pemkab Jember mengadakan Forum Grup Discussion (FGD) yang melibatkan sejumlah perangkat desa (sekretaris desa) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) di Aula Dipemasdes, Jumat (23/11). 

Kegiatan ini sebagai tindak lanjut atas surat Dipemasdes Provinsi Jawa Timur tanggal 21 November 2018 perihal Kajian Kebijakan Pendampingan yang sedang berjalan saat ini. 

Yustika Citra Mahendra dari Research Centre of Conflict and Policy (RCCP) FIA Universitas Brawijaya sekaligus ketua grup diskusi menyampaikan, dalam FGD agenda pertama yang dibahas salah satunya yakni ingin menggali apa yang menjadi catatan-catatan penting dari stakeholder desa.

Kemudian adalah evaluasi sistem pendamping desa itu sendiri. Jember sendiri menjadi salah satu dari beberapa daerah di Jawa Timur yang masuk dalam sebuah kajian tentang kebijakan pendampingan desa.

"Kami dari RCCP pusat studi kajian kebijakan dan konflik dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Jawa kebetulan Jember menjadi salah satu subjek penelitian dan riset kami. Pemilihan ada 5 daerah yang menjadi pusat penelitian kami yaitu Jember, Malang, Madiun, Sidoarjo, dan Sumenep," ujar pria yang akrab disapa Mahendra ini. 

Kenapa kami melakukan kegiatan ini di Jember sasarannya ada dua, lanjut Mahendra, pertama dalam melakukan FGD adalah penyebaran kuesioner yang dimulai pada sesi pertama yang diberikan kepada perangkat desa, kemudian pada PLD yang dilaksanakan secara terpisah dalam 2 sesi. 

"Pada sesi kedua di FGD ini adalah tanya jawab kepada perangkat desa soal pentingnya peran pendamping di daerahnya. Sedangkan tanya jawab untuk PLD berkaitan dengan sebuah kendala dalam melakukan fasilitasi di desa," katanya. 

"Untuk sementara hasil FGD hari ini karena belum diolah dengan kabupaten lain maka, hasilnya nanti akan kita gabung dengan perolehan hasil dari kabupaten lainnya di Jawa Timur yang sudah kami tentukan untuk dilakukan sebuah riset dan kajian," imbuhnya. 

Hasil temuan sementara dari Kabupaten Jember, kata Mahendra, sudah dicatatnya dan ada 2 hal yang digaris bawahi. Pertama, pernyataan dari perangkat desa yang membutuhkan tambahan seorang pendamping artinya satu pendamping untuk satu desa.

Keinginan itu diamini oleh para PLD, menurut mereka idealnya satu pendamping untuk satu desa agar lebih fokus untuk memfasilitasi pembangunan di desa. Sementara yang terjadi saat ini, satu pendamping ditugaskan untuk mendampingi lebih dari satu desa.

Hal ini menurut mereka berpengaruh pada honor atau biaya operasional yang hanya cukup untuk memfasilitasi satu desa saja. 

"Karena itu sangat tidak efisien sekali honor yang diterima seorang PLD dengan tugas yang dijalankan selama ini," ucapnya. 

Lebih jauh Mahendra mengatakan, apabila nantinya formasinya tetap satu PLD mendampingi lebih dari satu desa maka harapannya ada penambahan operasional atau gaji agar pendampingan dan fasilitasi di desa lebih intens dan merata juga nantinya kendala-kendala yang disebabkan dengan terbatasnya operasional dapat ditangani.


Belajar Bersama untuk Meningkatkan Kapasitas Pendamping Desa
Rabu, 26-07-2017 - 19:12:21

Belajar Bersama untuk Meningkatkan Kapasitas Pendamping Desa

JEMBER, PENA NUSANTARA – Peningkatan kapasitas pendamping desa menjadi penting, karena selama ini masih ditemukan keluhan masyarakat tentang pelayanan dan . . .
Headline | 252 Kali dibaca
Top