Stop Press :
  • Bupati Jember, Faida, melantik 34 pejabat administrator dan pengawas di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Senin 7 Mei 2018
  • Redaksi dan seluruh kru penanusantara.id mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.
  • Bupati Jember, Faida, melepas dua bus angkutan mudik gratis tujuan akhir Kabupaten Sumenep, di depan kantor pemkab setempat, Kamis (22/6/2017)

Lagi-lagi Hakim Jadi Tersangka KPK, Apa Komentar Ketua Komisi Yudisial?

Lagi-lagi Hakim Jadi Tersangka KPK, Apa Komentar Ketua Komisi Yudisial? Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus
JEMBER, PENA NUSANTARA - Kegiatan operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK bulan lalu, yang berujung pada penyangkaan terhadap dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, menghebohkan publik tanah air. Bagaimana tidak, sebagai simbol penegakan hukum keduanya Iswahyudi Widodo dan Irwan justru ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Kasus itu pun menuai keprihatinan dari berbagai pihak. Tak terkecuali Ketua Komisi Yudisial (KY) Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, SH, MH. Dia berharap, adanya kejadian tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat.

"Kita prihatin ya oleh karenanya dalam konferensi hukum nasional ini salah satunya menyinggung tentang legalisasi dan kekuasaan kehakiman. Mudah-mudahan ini memberikan kontribusi tindakan pencegahan, memberikan masukan-masukan (kepada) Mahkamah Agung," ujarnya di Hotel Aston, Kamis (6/12) siang.

Sehingga, lanjut Jayus, tidak ada lagi tindakan OTT KPK yang menyeret nama hakim-hakim. Karena sejatinya, penegak hukum harus bersih dan berwibawa. Untuk itu penting adanya satu pola tindakan pencegahan agar hakim tidak terjerembab pada pusaran OTT.

"Sebetulnya kita tidak hanya rekomendasi-rekomendasi. Kita jadikan ini sebagai bahan diskusi apakah (kapasitas) KY dalam UU yaitu penjatuhan sangsi hanya bersifat rekomendasi, bisa digeser menjadi final," imbuhnya saat konferensi hukum nasional, refleksi hukum 2018 dan proyeksi hukum 2019.

Untuk itu, apapun yang berkaitan dengan kode etik dan yang benar-benar hakim, rekomendasi KY diharapkan menjadi final. Tentu Dirjen Perundang-undangan dan penggiat hukum memberikan catatan-catatan, bahwa masih banyak hakim yang terjaring OTT.

"Banyaknya hakim yang kena OTT tindak korupsi itu mencerminkan bahwa proses penanganan perkara masih perlu perbaikan-perbaikan kedepannya. Juga membuat produk UU yang baik itu memerlukan pemikiran matang, perlu pengkajian. Sehingga, UU tidak ganti-ganti dan ada kepastian hukum dan keadilan," pungkasnya.


Tidak ada artikel terkait

Top