Stop Press :
  • Bupati Jember, Faida, melantik 34 pejabat administrator dan pengawas di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Senin 7 Mei 2018
  • Redaksi dan seluruh kru penanusantara.id mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.
  • Bupati Jember, Faida, melepas dua bus angkutan mudik gratis tujuan akhir Kabupaten Sumenep, di depan kantor pemkab setempat, Kamis (22/6/2017)

Usulan Penyertaan Modal Ditolak, Ribuan Buruh PDP Terancam Tak Gajian

Usulan Penyertaan Modal Ditolak, Ribuan Buruh PDP Terancam Tak Gajian Dirut PDP Kahyangan Hariyanto (tengah)
JEMBER, PENA NUSANTARA - Kabar ditolaknya usulan penyertaan modal Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan senilai 5,8 milyar oleh DRPD Jember sampai ke telinga buruh perusahaan daerah tersebut. Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun (FK-PAK) yang menjadi wadah buruh PDP Kahyangan bereaksi dengan mendatangi direksi untuk meminta klarifikasi berita tersebut. 

Ditemui Direktur Utama PDP Kahyangan, Hariyanto menjelaskan kepada para buruh usulan penyertaan modal dicoret saat sidang Rapat Rancangan P-APBD 2019. Rencananya, penyertaan modal tersebut akan digunakan untuk memperpanjang HGU pengelolaan lahan (kebun). Ada 4 kebun yang hampir habis kontrak yakni Kebun Gunung Pasang, Kali Mrawan, Sumber Tenggulun, dan Sumber Pandan. 

Hariyanto menyatakan, direksi telah berupaya untuk mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah sejak tahun 2018. Nilai 5,8 milyar tersebut kata Hariyanto menurutnya hal yang sepele bagi Pemkab Jember melihat sisa lebih pengguna anggaran (Silpa) sebelumnya yang mencapai lebih dari 700 milyar. 

"Wajar kalau saya meminta karena PDP kan juga milik pemerintah," ucapnya, Rabu (7/8). 

Belum adanya payung hukum atau perda menjadi sebab dicoretnya usulan penyertaan modal PDP Kahyangan. Padahal, lanjut Hariyanto, usulan  penyertaan modal bisa disetujui dan perda bisa dibuat sambil jalan. 

"Perda sebenarnya tidak harus menjadikan syarat usulan penyertaan modal disetujui. Perda itu dipakai sebagai eksekusi penyertaan modal. Jadi, sekalipun penyertaan modal itu disetujui tidak akan bisa cair kalau perda belum ada. Katakan sekarang diteken Agustus dan perdanya selesai September atau Oktober ya itu cairnya September atau Oktober," katanya. 

Mantan Kepala Disperindag Jember itu menyayangkan pihaknya PDP Kahyangan tidak diajak koordinasi terlebih dahulu sebelum mencoret usulan penyertaan modal. 

"Tidak diundang, jadi kita tidak bisa beradu argumentasi bagaimana keadaan sebenarnya," imbuhnya.

Memang kata Hariyanto, kontrak HGU 4 kebun akan habis pada tahun 2020 namun sesuai ketentuan 1 tahun sebelum kontrak habis biaya perpanjang harus dibayar. 

Lebih lanjut di depan perwakilan buruh Hariyanto mengatakan, perusahaan dihadapkan pada dilema. Jika 4 kebun tersebut tidak diperpanjang maka perusahaan tidak memiliki hak kelola dan buruh bisa nganggur. Sementara, jika perusahaan membayar perpanjangan HGU menggunakan biaya operasional perusahaan, buruh terancam tidak mendapatkan gaji. 

"Tentunya iya (pending gaji), cash flow PDP ini pas pasan sehingga tadi saya sudah katakan titik kritis PDP itu ada di tahun 2019. Di tahun itu ada pengeluaran ekstra di luar pengeluaran rutin. Kalau pengeluaran ekstra ini kita ambilkan di pengeluaran rutin yang pas pasan otomatis akan mengurangi rutinitas kita. Kalau itu terjadi berarti ada sesuatu yang akan dipending, karena yang banyak kan gaji karyawan," tandasnya. 

Sementara, usai mendengarkan penjelasan Dirut PDP Kahyangan, Ketua FK-PAK Dwiagus Budianto akan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan secepatnya untuk memperjuangkan nasib ribuan buruh, termasuk dengan meminta klarifikasi dari Pemkab Jember. 

"Langkah kita segera melakukan koordinasi dengan elemen-elemen buruh di bawah dan besok kita rencanakan akan menghadap ke Bappeda dan Bupati Faida. Kalau kita tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan kita akan geruduk Pemda dan DPRD Jember," tegasnya.


Tidak ada artikel terkait

Top