Stop Press :
  • Bupati Jember, Faida, melantik 34 pejabat administrator dan pengawas di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Senin 7 Mei 2018
  • Redaksi dan seluruh kru penanusantara.id mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.
  • Bupati Jember, Faida, melepas dua bus angkutan mudik gratis tujuan akhir Kabupaten Sumenep, di depan kantor pemkab setempat, Kamis (22/6/2017)

Penyertaan Modal PDP Dicoret, Kepala Bappeda: Kewenangan Ada di Tangan Bupati

Penyertaan Modal PDP Dicoret, Kepala Bappeda: Kewenangan Ada di Tangan Bupati Ruang Rapat DPRD Jember
JEMBER, PENA NUSANTARA - Situasi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Jember pada Kamis (8/7) pagi memanas. Sedikitnya 50 orang buruh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan memaksa memasuki Kantor Bappeda untuk meminta klarifikasi dari Kepala Bappeda Achmad Fauzi yang dianggap bertanggung jawab atas dicoretnya usulan penyertaan modal oleh PDP Kahyangan sebesar 5,8 miliar di P-APBD 2019. 

Sayangnya, usaha para buruh menemui Achmad Fauzi di kantornya tidak berhasil. Salah satu staf Bappeda menyampaikan pimpinannya sedang mengikuti rapat di DPRD dan akan segera kembali.

Selang berapa lama Koordinator buruh sekaligus Ketua Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun (FK-PAK) Dwiagus Budiyanto meradang, lantaran yang ditunggunya tidak muncul. Dia bersama puluhan buruh kemudian menyasar DPRD Jember untuk menemui Achmad Fauzi.

Di dalam gedung dewan massa buruh yang sudah gregetan langsung memasuki ruang rapat tanpa bisa dihadang. Pimpinan dewan akhirnya memfasilitasi pertemuan antara para buruh dengan Kepala Bappeda di ruang rapat. 

Achmad Fauzi di depan puluhan buruh berkilah, tidak punya wewenang untuk mencoret usulan penyertaan modal. Ia menyebut, kewenangan mencoret penyertaan modal ada di tangan bupati. 

"Fauzi sebagai Kepala Bappeda tidak dalam kapasitas untuk coret mencoret. Kewenangan anggaran adalah kewenangan bupati. DPRD (juga) tidak dalam kapasitas mencoret. DPRD memberikan masukan, ada potensi masalah hukum karena legal standing penyertaan modal PDP masih proses dibahas tidak bisa dijadikan dasar (menyetujui penyertaan modal)," katanya. 

"Sekali lagi saya mengatakan Bappeda ini anggota tim anggaran, ketuanya adalah Sekda. Itu pun alokasi anggaran adalah hak ekslusif ibu bupati," imbuhnya.

Sementara itu, Dwiagus Budianto menjelaskan penyertaan modal yang diminta PDP Kahyangan sebesar 5,8 milyar sejatinya akan digunakan untuk memperpanjang HGU atau hak pengelolaan lahan di 4 lokasi yakni Kebun Gunung Pasang, Sumber Tenggulun, Kali Mrawan, dan Sumber Pandan.

Jika 4 kebun tersebut tidak diperpanjang maka perusahaan tidak memiliki hak kelola atas kebun dan ribuan buruh bisa menganggur. Sementara, jika perusahaan membayar perpanjangan HGU menggunakan biaya operasional perusahaan, akan mengurangi cash flow perusahaan yang akibatnya dipastikan buruh tidak mendapatkan upah atau gaji. 

Menanggapi curahan hati para buruh, Ketua DPRD Jember Ardi Pujo akan segera memanggil jajaran direksi PDP Kahyangan dan Pemkab Jember untuk hearing atau dengar pendapat. 

"Saya akan mengajak hearing direksi PDP agar menyampaikan kepada kami, termasuk mengundang instansi pemerintah daerah terkait. Kita tujuannya sama, kita tidak ingin buruh PDP ini ada masalah," kata legislator Partai Gerindra itu. 

Pernyataan Ardi Pujo tersebut sedikitnya memberikan angin segar. Dwiagus mengatakan, berharap banyak dalam pertemuan lanjutan antara jajaran direksi PDP Kahyangan, Pemkab Jember, dan Anggota DPRD. 

"Karena ini bukan hanya menyangkut nasib buruh seorang tetapi juga keluarganya buruh," tandasnya.


Kamis, 08-08-2019 - 14:55:00

'Cenderamata' dari Buruh untuk Kepala Bappeda Jember

JEMBER, PENA NUSANTARA - Perwakilan buruh dari 4 kebun Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan mendatangi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah . . .
Headline | 285 Kali dibaca
Topik Pertemuan Apkasi, Cegah Kepala Daerah Jadi Tersangka
Kamis, 08-03-2018 - 14:08:42

Topik Pertemuan Apkasi, Cegah Kepala Daerah Jadi Tersangka

JAKARTA, PENA NUSANTARA - Delegasi Pemkab Jember turut hadir dalam pertemuan Rapat Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) . . .
Pemerintahan | 306 Kali dibaca
Perkuat Bantahan Bupati Inhil, Kepala Bappeda Beberkan Data Bankeu
Jumat, 10-03-2017 - 00:00:00

Perkuat Bantahan Bupati Inhil, Kepala Bappeda Beberkan Data Bankeu

Indragiri Hilir, Pena Nusantara - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan, telah membantah penolakan dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Riau . . .
Pemerintahan | 319 Kali dibaca
Dewan Inhil Ingatkan Kades Untuk Kelola Keuangan Dengan Baik
Rabu, 28-09-2016 - 00:00:00

Dewan Inhil Ingatkan Kades Untuk Kelola Keuangan Dengan Baik

Riau, PN - Kepala Desa di Indragiri Hilir kemBali diingatkan oleh Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri . . .
Pemerintahan | 156 Kali dibaca
Top