Berita

Petani Penerima Manfaat Bangunan Irigasi Keluhkan Pengerjaan Yang Mepet di Akhir Tahun

×

Petani Penerima Manfaat Bangunan Irigasi Keluhkan Pengerjaan Yang Mepet di Akhir Tahun

Sebarkan artikel ini

Banyuwangi, PENANUSANTARA.ID Pengerjaan proyek pembangunan saluran irigasi di belakang Polsek Srono dengan mengunakan alokasi anggaran bersumber dari APBD Dinas pekerjaan umum pengairan (DPUP) dengan Nilai kontrak sebesar Rp 197.604.000.00,- masih dalam proses pengerjaan menjelang tutup tahun 2023.

Proyek bagunan irigasi tersebut di kerjakan oleh pihak CV Bumi Gurit Jaya. Pekerjaan yang semestinya sudah selesai tersebut justru terpantau dalam pengerjaan. Sementara akhir tahun dalam masa pelaporan kerja semestinya telah selesai terlaporkan kepada pihak dinas terkait. sehingga memicu keluhan bagi penerima manfaat. Sabtu, (23/2/2023)

RR petani yang memiliki lahan pertanian di area bagunan irigasi tersebut mengatakan” kegiatan proyek terlihat baik-baik saja dan terkesan sudah sesuai aturan, namun yang menjadi pertanyaan, apakah pekerjaan tersebut akan selesai sesuai dengan ketentuan, lantas bagaimana Masa Perawatan(MP) proyek tersebut. Sedangkan mutu materia dari proyek untuk jenis pasirnya pun kurang baik meskipun para pekerja nya mengunakan mollen. Siapa yang akan menjamin kwalitas nya,”ujar RR yang enggan di sebutkan jati dirinya dengan jelas

Selain RR, MTF juga menghawatirkan jika proyek tersebut hanya sekedar asal jadi di karnakan menjelang tutup tahun.

“Jika pekerjaan proyek hanya untuk mengejar target MC 100 guna mengeluarkan tahapan anggran dari kontrak sendiri maka kami takutkan justru mutu yang tidak maksimal mengingat bagunan tersebut akan terus berkaitan dengan arus air terus menerus untuk pertanian,” terang MTF

Adanya bentuk penegasan sesuai jadwal selesai laporan kerja ketika telah wajib selesai dan di laporkan ke pihak dinas sesuai juklak juknis harus menjadi tolak ukur bahwa proyek tersebut benar-benar terawasi dari pihak bidang pengawasan melalui PPTK. Hal itu di sampaikan oleh aktivis pemantau kebijakan pemerintah.

“Jika pengerjaan proyek yang seharusnya telah selesai hingga laporan kerja namun fakta di lokasi proyek masih berlangsung kegiatan, tentu akan menjatuhkan nama dari dinas terkait. Yang seharusnya dilakukan oleh pihak kontraktor ialah melakukan pengerjaan sesuai dengan dat line dan tidak terkesan molor sehingga mutu proyek yang kurang akan menjadi persoalan jangka panjang bagi pihak dinas.” Ungkap Rofiq Asmi Ketua APPM.

Sementara, hingga berita ini di tayangkan, pihak CV Bumi Gurit Jaya Belum dapat di konfirmasi. (HR)