Berita

Program PTSL di Desa Taji Kecamatan Maduran Diduga di Buat Ajang Pungli Oleh Kepala Desa dan Pokmas

×

Program PTSL di Desa Taji Kecamatan Maduran Diduga di Buat Ajang Pungli Oleh Kepala Desa dan Pokmas

Sebarkan artikel ini

LAMONGAN – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah salah satu program Pemerintah guna memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Sertifikat cukup penting bagi para pemilik tanah, tujuan PTSL adalah untuk menghindari sengketa serta perselisihan di kemudian hari.

Terkait dengan pembiayaan persiapan PTSL yang tertuang didalam SKB 3 Menteri yakni, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

Tetapi sangat di sayangkan, program pemerintah yang digadang-gadang bisa membantu masyarakat itu malah sering dimanfaatkan oleh panitia dan oknum pemerintahan desa setempat yang kurang bertanggung jawab. Bahkan, patut diduga kuat dijadikan ajang meraup keuntungan pribadi ataupun kelompok-kelompok tertentu.

Sebagaimana halnya yang terjadi di Desa Taji Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Bahwa program PTSL disinyalir jadi sarana Pungutan Liar (pungli) oleh pihak panitia dalam hal ini Kelompok Masyarakat (Pokmas) serta oknum aparatur desa setempat hingga ratusan juta rupiah, Kamis (22/2/2024).

Munculnya angka itu, didasarkan pada hasil Investigasi team media yang turun kelapangan menanyakan ke beberapa pemohon PTSL, jika biaya yang dikeluarkan oleh pemohon PTSL sedikitnya Rp. 750,000,00 sampai per bidang tanah.

Sementara itu Kepala Desa Taji, Toni saat akan dikonfirmasi untuk dimintai keterangan oleh teman media di rumah tinggalnya tidak ada, sehingga langsung team kita tidak patah semangat menuju ke kantor desa pun dengan kagetnya jam 11.00 WIB sudah tutup kantor desanya. Saat dihubungi melalui WhatsApp pun tidak ada respon sama sekali seakan- akan sudah kebal hukum.

Di tempat terpisah awak media mendatangi salah satu rumah warga pemohon PTSL yang namanya tidak mau di sebutkan, mengatakan dengan logat bahasa Jawa “aku Iki Yo di tarik Rp. 750,000 mas aku yo bingung mas, kok terus malah onok biaya tambahan maneh mas soal hibah 300.000 ribu terus soal akte jual beli tanah ditarik maneh 3% teko oleh ku tuku biyen la nek aku tuku 4 hektar lak wis ketok duwek’e wis bingung aku mas pokok’e”, ucap salah satu warga dalam bahasa jawa.

Sedangkan ketika soal mengenai biaya yang telah di pungut Pokmas itu bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017 menerangkan untuk wilayah Jawa dan Bali dalam Kategori V sebesar Rp. 150.000,00 namun semua sudah berdasarkan kesepakatan. ” Memang itu menyalahi SKB, namun kebijakan tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama”.

Menurut kebanyakan warga Desa taji yang ditemui mengatakan cukup keberatan dengan biaya dimaksud. Karena, kemampuan masing-masing orang itu tidak sama. Sejumlah pemohon bahkan harus rela mencari pinjaman demi pembayaran mengurus sertifikat (melalui program PTSL). “Karena takut dikucilkan oleh masyarakat lain, dengan terpaksa para pemohon harus mengikuti apa yang katanya sudah menjadi kesepakatan bersama. Meski merasa keberatan, tidak ada yang berani menolak pembiayaan hingga harus cari pinjaman”, ujar salah satu warga yang enggan disebut namannya. ( m.tof & tim )